Keamanan Siber Era Prabowo-Gibran kini menjadi pondasi penting dalam membangun kedaulatan digital Indonesia. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen memperkuat sistem pertahanan digital agar Indonesia mampu menghadapi ancaman siber global yang semakin kompleks dan canggih.

Menurut laporan Global Cybersecurity Index, Indonesia masih perlu memperkuat kesiapsiagaan terhadap serangan digital. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk menempatkan keamanan siber sebagai salah satu agenda strategis lima tahun ke depan.

“Pertahanan digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal kedaulatan dan kepercayaan publik terhadap negara,” ujar Prabowo dalam pidato visi-misi awal pemerintahannya.

1. Pembentukan Badan Siber Terpadu Nasional

Langkah pertama dalam memperkuat Keamanan Siber Era Prabowo-Gibran adalah pembentukan National Cyber Defense Council (NCDC) yang menjadi payung koordinasi seluruh aktivitas keamanan digital. Lembaga ini akan bekerja sama dengan BSSN, TNI, POLRI, dan lembaga intelijen untuk menciptakan sistem pertahanan digital terpadu yang responsif terhadap ancaman global.

Selain itu, lembaga ini juga akan menerapkan konsep “Zero Trust Architecture”, yakni model keamanan yang tidak langsung mempercayai siapa pun tanpa verifikasi. Dengan begitu, setiap akses ke data penting akan melalui lapisan keamanan tambahan.

“Koordinasi antarlembaga sering kali menjadi titik lemah dalam penanganan serangan siber. Melalui lembaga ini, seluruh proses bisa dilakukan secara cepat, transparan, dan terukur,” kata Kepala BSSN dalam pernyataan resminya.

2. Perlindungan Data Pribadi dan Infrastruktur Vital Negara

Dalam Keamanan Siber Era Prabowo-Gibran, perlindungan data pribadi menjadi perhatian utama. Pemerintah menegaskan komitmennya menegakkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dengan sanksi tegas bagi pelanggar.

Selain itu, sistem keamanan untuk infrastruktur vital seperti transportasi, perbankan, kesehatan, dan energi akan ditingkatkan. Pemerintah berencana menerapkan Artificial Intelligence (AI) untuk mendeteksi anomali data dan serangan secara real-time. Teknologi blockchain juga mulai digunakan untuk memastikan integritas sistem transaksi publik.

Keamanan data pribadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga seluruh lembaga swasta yang memegang informasi masyarakat. Oleh karena itu, pelaku usaha digital diwajibkan memiliki standar keamanan siber minimal dan rutin melakukan audit keamanan.

3. Kolaborasi Internasional untuk Ketahanan Digital Global

Dalam era globalisasi, ancaman siber tidak bisa dihadapi secara individual. Oleh karena itu, Keamanan Siber Era Prabowo-Gibran mendorong kerja sama internasional dalam berbagi informasi dan teknologi. Indonesia akan memperkuat hubungan dengan negara-negara ASEAN melalui ASEAN Cybersecurity Cooperation Network.

Kerja sama ini meliputi pertukaran data ancaman, pelatihan teknis, dan simulasi penanganan serangan siber lintas negara. Indonesia juga berencana menjadi tuan rumah Asia Pacific Cybersecurity Summit 2026 sebagai bukti keseriusan dalam membangun kolaborasi digital kawasan.

“Kerja sama internasional penting agar Indonesia tidak hanya jadi pengguna teknologi, tapi juga menjadi pemain utama dalam inovasi keamanan siber global,” ujar Menkominfo.

4. Literasi Siber dan Edukasi Masyarakat Digital

Salah satu pilar penting dalam Keamanan Siber Era Prabowo-Gibran adalah peningkatan kesadaran masyarakat. Pemerintah akan menggencarkan kampanye nasional “Siber Aman untuk Semua” di sekolah, universitas, dan media sosial. Tujuannya agar masyarakat paham bagaimana melindungi diri dari ancaman digital seperti phishing, scam, atau pencurian identitas.

Kementerian Pendidikan juga akan memasukkan mata pelajaran Cyber Awareness ke dalam kurikulum sekolah menengah. Program ini menargetkan 10 juta pelajar dan mahasiswa dalam tiga tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dengan meningkatnya literasi digital, masyarakat diharapkan mampu menjadi “benteng pertama” dalam menjaga keamanan data pribadi. Edukasi publik dianggap sebagai investasi jangka panjang yang akan membentuk budaya digital yang lebih aman dan beretika.

5. Penguatan Industri Teknologi dan Startup Keamanan Siber

Strategi terakhir dalam Keamanan Siber Era Prabowo-Gibran adalah mendorong tumbuhnya ekosistem teknologi dalam negeri. Pemerintah berencana memberikan insentif pajak hingga 30% untuk startup dan perusahaan teknologi lokal yang mengembangkan solusi keamanan digital.

Selain itu, akan dibentuk Cyber Innovation Hub di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta. Pusat inovasi ini akan menjadi wadah riset, pengembangan produk, dan pelatihan bagi talenta muda di bidang keamanan siber.

Program ini diharapkan dapat menciptakan ribuan lapangan kerja baru di sektor digital sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap perangkat lunak keamanan asing.

Menuju Indonesia Tangguh di Dunia Digital

Pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan dalam lima tahun ke depan, Indonesia bisa naik ke peringkat 40 besar dunia dalam indeks keamanan siber global. Visi ini selaras dengan misi besar menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang berdaulat secara digital.

“Keamanan siber bukan pilihan, melainkan kebutuhan nasional. Kita harus memastikan generasi muda tumbuh di lingkungan digital yang aman dan berdaya saing,” tutur Gibran Rakabuming Raka dalam forum Digital Nation Summit di Jakarta.

Harapan dan Tantangan ke Depan

Meskipun langkah-langkah awal sudah direncanakan, implementasi Keamanan Siber Era Prabowo-Gibran tetap menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya tenaga ahli, ketimpangan infrastruktur digital, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Namun, dengan dukungan kebijakan yang kuat serta partisipasi aktif sektor swasta dan akademisi, Indonesia diyakini mampu memperkuat pertahanan digital nasional.

Jika seluruh strategi ini dijalankan secara konsisten, Indonesia bukan hanya akan menjadi pengguna teknologi digital, tetapi juga pelopor keamanan siber di kawasan Asia Tenggara.

Baca juga : OJK Perkuat Pengawasan Keamanan Siber di Pasar Modal

Kesimpulan: Membangun Indonesia yang Aman dan Berdaulat Secara Digital

Melalui Keamanan Siber Era Prabowo-Gibran, pemerintah menunjukkan arah baru dalam menjaga kedaulatan digital bangsa. Dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat, ekosistem keamanan siber yang tangguh akan terbentuk.

Langkah-langkah konkret seperti pembentukan badan siber terpadu, perlindungan data pribadi, kerja sama internasional, edukasi masyarakat, dan dukungan terhadap industri teknologi menjadi fondasi kuat menuju Indonesia yang aman, mandiri, dan berdaya saing di era digital global.