Kejahatan Siber ASEAN kini menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan di kawasan Asia Tenggara. Dalam forum keamanan digital yang digelar di Bandar Seri Begawan, seorang pakar teknologi asal Brunei menyerukan agar seluruh negara anggota ASEAN memperkuat mekanisme kerja sama lintas batas untuk melawan ancaman siber yang terus berkembang.
Menurut pakar tersebut, kejahatan siber tidak lagi bersifat lokal, melainkan sudah menjadi masalah lintas negara yang bisa memengaruhi keamanan nasional, ekonomi digital, dan stabilitas sosial di Asia Tenggara. “Serangan siber saat ini dapat memengaruhi rantai pasokan global, sistem keuangan, bahkan data pribadi warga negara,” ujarnya dalam sesi diskusi.
Pakar Brunei Ajak ASEAN Bangun Mekanisme Regional Hadapi Kejahatan Siber
Dalam paparannya, pakar Brunei itu menekankan perlunya membangun mekanisme regional yang solid dalam menangani Kejahatan Siber ASEAN. Ia menyebut bahwa setiap negara memiliki kemampuan berbeda dalam mendeteksi, merespons, dan memulihkan serangan siber. Oleh karena itu, kerja sama antarnegara menjadi kunci utama agar kawasan tidak tertinggal dalam perlindungan digital.
Brunei, kata dia, siap berbagi pengalaman dan sumber daya teknologi dalam memperkuat keamanan siber kawasan. “ASEAN harus mengembangkan pusat koordinasi siber bersama yang mampu merespons ancaman secara cepat dan terkoordinasi,” tambahnya.
Kolaborasi ASEAN Jadi Solusi Efektif
Berdasarkan laporan ASEAN Digital Ministers Meeting (ADGMIN), insiden Kejahatan Siber ASEAN meningkat hingga 45% dalam dua tahun terakhir. Modus serangan yang paling banyak terjadi mencakup peretasan data pemerintah, serangan ransomware terhadap perusahaan swasta, serta penyebaran malware melalui aplikasi digital.
Pakar Brunei menilai, langkah paling efektif untuk mengatasi hal ini adalah kolaborasi nyata antarnegara melalui:
-
Pertukaran informasi ancaman siber secara real-time antar lembaga nasional.
-
Standarisasi sistem keamanan data agar kompatibel di seluruh wilayah ASEAN.
-
Pelatihan bersama tenaga ahli siber untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
-
Simulasi serangan siber regional sebagai bentuk latihan koordinasi.
-
Pembuatan kebijakan hukum bersama yang memperkuat penegakan terhadap pelaku kejahatan siber lintas batas.
Peran Brunei dalam Meningkatkan Ketahanan Siber ASEAN
Brunei, meski merupakan negara kecil, aktif dalam mendukung program keamanan digital di kawasan. Pemerintah Brunei telah meluncurkan Brunei Cybersecurity Framework 2024, yang berfokus pada peningkatan infrastruktur digital, pengawasan ancaman siber, dan edukasi masyarakat.
Pakar Brunei tersebut berharap inisiatif serupa juga diadopsi oleh negara lain di Asia Tenggara agar keamanan siber regional menjadi lebih kuat dan terintegrasi. “Kita harus membangun kepercayaan digital bersama, karena ancaman siber tidak mengenal batas negara,” tegasnya.
ASEAN Perlu Kerangka Regulasi Bersama
Pakar Brunei juga menyoroti pentingnya kerangka hukum bersama yang dapat memperkuat upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber lintas negara. Saat ini, perbedaan regulasi antarnegara ASEAN masih menjadi hambatan dalam penyelidikan kasus-kasus besar. Dengan adanya peraturan yang seragam, proses penanganan kejahatan siber dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.
Komitmen Jangka Panjang ASEAN Hadapi Kejahatan Siber
Dalam jangka panjang, ASEAN berencana memperluas kerja sama internasional dengan negara mitra seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa untuk memperkuat kapasitas teknologi keamanan siber. Kolaborasi ini akan memperkaya transfer pengetahuan dan pengalaman dalam menangani kejahatan digital global.
Ancaman Siber terhadap Infrastruktur Vital
Kejahatan siber kini tidak hanya menyasar data pribadi atau keuangan, tetapi juga infrastruktur vital seperti energi, transportasi, dan komunikasi. Jika sistem penting ini terganggu, maka stabilitas sosial dan keamanan nasional bisa terancam. Oleh karena itu, ASEAN diharapkan membangun sistem pertahanan siber berlapis yang mampu mencegah sabotase digital terhadap fasilitas publik.
Dukungan Negara ASEAN Lain dan Tantangan yang Dihadapi
Beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Indonesia juga telah menyatakan komitmennya dalam memperkuat ketahanan siber regional. Mereka sepakat untuk berbagi intelijen digital dan memperkuat kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber.
Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur teknologi di beberapa negara berkembang di ASEAN. Untuk itu, diperlukan investasi bersama dalam bidang pelatihan siber dan pengembangan teknologi keamanan digital.
Baca juga : Keamanan Digital Gorontalo: 5 Langkah Strategis dengan Tim Tanggap Insiden Siber
Kesimpulan: Kolaborasi ASEAN Jadi Kunci Melawan Kejahatan Siber
Peningkatan ancaman Kejahatan Siber ASEAN menuntut tindakan cepat dan kolaboratif dari seluruh anggota ASEAN. Dengan dorongan dari pakar Brunei dan dukungan dari berbagai negara di kawasan, harapannya mekanisme keamanan siber ASEAN dapat menjadi lebih tangguh, responsif, dan adaptif terhadap ancaman global di masa depan.
